Sejarah Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi – Sejarah peristiwa Kapal Tujuh Provinsi terjadi tanggal pada tanggal 5 Februari 1933 dini hari di pantai lepas Sumatera ketika Indonesia masih diduduki oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Peristiwa ini merupakan salah satu kejadian penting bagi sejarah Indonesia yang jarang dibicarakan di Indonesia. Terjadi pemberontakkan atau perlawanan dari awak kapal perang “De Zeven Provincien” milik pemerintah kolonial.

Aksi perlawanan di atas bahtera dalam pelayaran menuju Surabaya dengan upaya pengambil-alihan kemudi itu terjadi karena adanya penurunan upah para awak kapal secara tidak adil sebesar 17%. Terdapat latar belakang mengapa peristiwa tersebut terjadi hingga menjadi soroton dalam sejarah Indonesia.

“De Zeven Provincien” digambarkan sebagai kapal perang terbesar milik pemerintah Hindia Belanda. Fungsi daripada bahteri ini adalah sebagai tempat karantina sejumlah marinir, baik dari bangsa Eropa, Belanda, juga bumiputera atau pribumi asal Indonesia.

Latar Belakang De Zeven Provincien

Kehidupan ekonomi dunia mulai menyusut di tahun 1930an. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengalami defisit, atas usulan Gubernur jendral de Jonge mengeluarkan informasi penguran gaji marinir.

Baru saja memasuki tahun 1932, gaji para pekerja di kapal mengalami penurunan upah sebesar 10%. Gaji yang tidak seimbang antara pegawai Belanda dan pribumi tetap di kenakan pengurangan yang sama persenannya.

Masih di tahun yang sama pengurangan gaji kembali terjadi lagi sebanyak 7 persen. Perencanaan pemotongan gaji tidak hanya berhenti disitu. Ketika pemangkasan ketiga mulai dimunculkan, banyak pihak yang menolak, termasuk Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda, J.F. Osten.

Pemerintah Hindia Belanda tiba-tiba mengeluarkan pernyataan dalam keputusan Koninlijk Besluit No.51. Yang berisi tentang pemangkasan gaji yang resmi akan di lakukan pada 1 Februari 1933.

Pada tanngal 26 januari 1933, para marinir baru mengetahui kabar pemotongan tersebut. Pemotongan sebesar 14% untuk pekerja dari Belanda dan 17% untuk pekerja pribumi. Besaran gaji yang dari awal memang tidak pernah adil antara pekerja Belanda dan pekerja pribumi, semakin membuat para awak kapal geram.

Di sebuah bioskop, para awak kapal berdiskusi mengenai kabar buruk tersebut. Pada 28 Januari 1933, perbincangan tersebut berlangsung memanas mengingat terjadinya penangkapan 425 anak kapal di Surabaya.

Kronologi Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

Artikel bertajuk “Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi” dalam surat kabar Medan Ra’jat edisi 4 Februari 1933, diberitakan, terjadi kasus pemberontakan kapal perang “De Zeven Provincien”.

Masih dalam Medan Ra’jat melalui artikel “Pemberontakan pada Marine”, pemberontakkan tersebut ternyata di jalankan oleh para anggota bumiputera, di antaranya terdapat Paradja, Romambi, Gosal, dan Kawilarang. Belakangan, beberapa awak kapal dari bangsa Eropa juga turut serta melakukan aksi tersebut.

Menteri Urusan Jajahan Belanda, Hendrikus Colijn, memutuskan untuk tegas kepada para awak kapal yang melawan tersebut. Menteri Colin ia juga memerintahkan media untuk tidak mempublikasikan kejadian ini. Tujuan kapal perang di bawah pimpinan Kawilarang ini adalah Surabaya. Namun, di perjalanannya sebelum sampai Selat Malaka, 10 Februari 1933, sudah banyak mengalami halangan dari pemerintah kolonial.

Saat itu, Kapal Tujuh Provinsi dikepung oleh beberapa pesawat tempur serta kapal selam yang siap dengan masing-masing senjatanya. Peringatan sudah diberikan namun tidak digubris.

Akhirnya, salah satu pesawat mengeluarkan bom tepat ke arah kapal yang dikemudikan Kawilarang. Setelah kejadian tersebut, banyak awak kapal yang meregang nyawa. Namun, Kawilarang saat itu selamat beserta beberapa orang lainnya meksipun akhirnya ditangkap.

Hukuman yang diberikan kepada Kawilarang adalah penjara 18 tahun. Mereka yang tewas dimakamkan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu. Nantinya, jenazah mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Kawilarang masuk Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Ia gugur saat menjalankan tugas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.